JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Desa Kramian di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan tajam akibat dugaan penyalahgunaan anggaran desa.
Warga menuding Pemdes Kramian gagal total menjalankan kewajibannya, dengan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan tak terealisasi meski miliaran rupiah dana desa dikucurkan.
Kondisi ini diperparah dengan absennya Pejabat (PJ) Kepala Desa Idris dari desa selama berbulan-bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kramian, Lapandi, mengungkapkan kekecewaannya.
Menurutnya, tidak ada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk tahun 2024, tidak ada laporan anggaran yang transparan, serta tidak ada papan informasi terkait penggunaan dana desa.
“Banyak program vital seperti pembangunan posyandu, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jalan usaha tani, hingga tangkis laut di Dusun Sudimampir yang tidak terealisasi. Ketika ditanya, PJ Idris hanya menjawab bahwa dana sudah habis,” kata Lapandi geram, Senin (20/01/2025).
Warga semakin curiga ketika berbagai program yang dijanjikan tidak kunjung terlihat hasilnya.
Bahkan, Idris berdalih bahwa anggaran sebelumnya bukan tanggung jawabnya karena ia baru menjabat akhir 2022.
“Kami merasa dibohongi sejak 2022. Sebagai ketua BPD sekaligus warga asli, saya sangat kecewa melihat kondisi ini,” tegas Lapandi.
Masyarakat yang merasa haknya diabaikan melaporkan dugaan penyelewengan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Inspektorat Kabupaten Sumenep dikabarkan telah memanggil Idris untuk dimintai keterangan, tetapi hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas dari lembaga tersebut sejak laporan masuk pada 27 Desember 2024.
Warga Desa Kramian menuntut langkah tegas dan transparansi penuh dari Inspektorat untuk mengusut tuntas kasus ini.
Mereka mendesak pemerintah daerah untuk tidak tebang pilih dalam penanganan dugaan penyalahgunaan anggaran.
“Kalau ini dibiarkan, bukan hanya Kramian yang akan terpuruk, tetapi juga desa-desa lain di Masalembu. Dana miliaran rupiah turun, tetapi tanpa pengawasan yang kuat, anggaran itu hanya akan menjadi sia-sia,” tutup salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Dengan desakan yang terus menguat, semua pihak kini menantikan jawaban atas pertanyaan besar: Ke mana perginya dana desa yang seharusnya menjadi nafas pembangunan di Kramian? (REDJAVA****)
