JAVANETWORK.CO.ID.Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., menyoroti belum optimalnya implementasi mandatori partisipasi 10 persen (Participating Interest/PI) dalam pengelolaan migas di daerah.
Orang nomer satu di lingkungan Pemkab itu menilai kebijakan yang sejatinya menjadi hak daerah itu hingga kini belum memberikan dampak nyata bagi pemerintah daerah, termasuk Sumenep yang dikenal sebagai salah satu lumbung energi di Jawa Timur.
Menurut Bupati Fauzi, meski regulasi telah diperkuat melalui Peraturan Menteri (Permen) terbaru, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan teknis dan birokratis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Berbicara migas bukan hanya soal dana bagi hasil. Ada juga participating interest 10 persen yang bersifat mandatori dengan aturan Permen yang baru. Tetapi ini tidak begitu mulus berjalan, walaupun semua sudah ada proses dan aturan-aturannya,” ujar Bupati Fauzi di Sumenep, Sabtu (11/10/2025).
Ketua DPC PDI-P Sumenep menegaskan, selama ini tidak ada satu pun kabupaten di Indonesia yang benar-benar menikmati hasil dari sistem mandatori PI tersebut sebagaimana yang diharapkan.
“Saya melihat dengan Permen yang baru, sistem itu tidak ada satupun di republik ini PI-nya bisa landing soft. Tidak pernah ada kabupaten yang memiliki eksplorasinya, lalu partisipasi itu benar-benar mendarat lembut di BUMD daerah tersebut,” katanya menekankan.
Bupati Fauzi menilai, permasalahan tersebut bukan hanya soal regulasi, tetapi juga persoalan tata kelola dan keberpihakan kebijakan terhadap daerah penghasil migas. Daerah, kata dia, sering kali hanya menjadi penonton dari potensi energi yang melimpah di wilayahnya.
“Kalau bicara keadilan energi, maka partisipasi daerah harus benar-benar diwujudkan. Jangan sampai daerah hanya menerima dampak sosial dan lingkungan, tapi tidak mendapatkan nilai tambah ekonomi yang sepadan,” ujarnya.
Sebagai daerah penghasil migas melalui Kangean Energi Indonesia (KEI), Kabupaten Sumenep sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan PI sesuai amanat regulasi. Namun, Bupati Fauzi mengakui, prosesnya tidak sesederhana yang dibayangkan.
“Di Sumenep, saya harapkan participating interest yang wajib didapatkan dari Kangean Energi Indonesia benar-benar bisa terealisasi. Ini hak daerah, dan harus kita perjuangkan bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Fauzi menyoroti pentingnya mengubah paradigma pengelolaan migas yang selama ini terlalu berorientasi pada keuntungan korporasi semata.
Ia mengingatkan agar perusahaan migas di daerah tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Saya sering menyampaikan ke KEI, jangan hanya melihat dan berbicara dengan kacamata business oriented, tapi harus social oriented. Cara pandangnya harus seperti itu,” ungkapnya.
Menurutnya, pendekatan sosial dalam industri migas bukan hanya soal tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), melainkan strategi untuk membangun keberlanjutan ekonomi di daerah.
“Kalau cara pandangnya sosial, maka industri migas bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Tidak hanya bagi daerah, tapi juga bagi kesejahteraan warga yang hidup berdampingan dengan aktivitas eksplorasi,” tandasnya.
Dengan posisi Sumenep sebagai salah satu daerah penghasil energi strategis di Jawa Timur, Bupati Fauzi berharap pemerintah pusat, SKK Migas, dan operator migas bisa duduk bersama untuk memastikan hak daerah benar-benar terwujud. (REDJAVA***”)
