JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Paguyuban Toko Kelontong Taretan Madura Kabupaten Klaten memilih pendekatan dialog dalam menyikapi dinamika penataan usaha kelontong di wilayah setempat.
Langkah tersebut ditempuh setelah paguyuban menerima arahan dan petunjuk dari Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., saat melakukan silaturahmi beberapa hari lalu.
Berbekal arahan tersebut, Ketua Paguyuban Taretan Kelontong Madura Klaten, Andi Priyo Subarno, bersama Organisasi Masyarakat Lindu Aji Kabupaten Klaten yang dipimpin Haryana, melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Bupati Klaten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Audiensi ini dimaksudkan sebagai ruang komunikasi untuk menyampaikan aspirasi para pedagang kelontong Madura, khususnya terkait penerapan aturan jarak antar toko yang berdampak langsung pada keberlangsungan usaha mikro.
Ketua Paguyuban Toko Kelontong Taretan Madura Kabupaten Klaten, Andi Priyo Subarno menegaskan bahwa langkah yang ditempuh paguyuban merupakan wujud komitmen untuk menyelesaikan persoalan secara bijak dan konstitusional.
“Kami bergerak berdasarkan arahan Bupati Sumenep agar persoalan ini disikapi dengan dialog dan komunikasi yang baik, bukan dengan cara-cara konfrontatif,” ujar Andi saat ditemui media dikediamannya di Desa Saronggi Kecamatan Saronggi, Rabu (04/02/2026).
Dirinya menjelaskan, audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi sarana untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi pedagang kelontong Madura di lapangan. Menurutnya, kejelasan regulasi menjadi kebutuhan utama agar para pedagang dapat berusaha secara tertib dan berkelanjutan.
“Kami hanya ingin aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara adil. Pedagang kelontong Madura ingin patuh pada kebijakan pemerintah, selama kebijakan itu juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha kecil,” jelasnya.
Andi menambahkan, toko kelontong Madura selama ini tidak hanya berperan sebagai unit usaha, tetapi juga menjadi tumpuan ekonomi keluarga perantau yang hidup dari sektor informal. Karena itu, kebijakan penataan usaha dinilai perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi secara seimbang.
“Di balik satu toko kelontong, ada keluarga yang menggantungkan hidup. Itulah yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah, agar penataan dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi,” tambah Andi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa paguyuban berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif dan mendorong komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah setempat. Ia optimistis dialog yang terbangun akan melahirkan solusi yang adil bagi semua pihak.
“Kami percaya, dengan dialog yang terbuka dan berkesinambungan, akan ditemukan jalan tengah terbaik. Pedagang ingin usaha tetap tertata, tetapi juga memiliki kepastian untuk bertahan,” pungkasnya. (REDJAVA/$$$)
