JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sumenep kembali menyingkap persoalan lama yang tak kunjung usai: banjir.
Kali ini, genangan air tak hanya sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi berubah menjadi banjir yang merendam Jalan Nasional di Desa Patean dan Desa Babbalan, Kecamatan Batuan.
Air setinggi lutut orang dewasa memaksa kendaraan roda dua mogok, sementara mobil terpaksa memutar arah untuk menghindari risiko.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akhmadi Yasid, anggota DPRD Sumenep Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi 3, menganggap persoalan ini sebagai gambaran nyata lemahnya perencanaan pemerintah daerah.
“Banjir di kawasan ini bukan hal baru. Sudah jadi rutinitas setiap musim hujan, tetapi solusi konkret seolah tak pernah ada,” katanya kepada media ini, Rabu (22/01/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Sumenep itu menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang dinilai gagal dalam menangani masalah tahunan ini.
Menurutnya, PUTR seolah hanya fokus pada pembangunan jalan tanpa memikirkan penanganan saluran air yang menjadi akar persoalan.
“Percuma membangun jalan di kawasan ini kalau akhirnya rusak lagi setiap tahun karena tergerus banjir. Seharusnya, normalisasi saluran menjadi prioritas. Terakhir kali ada normalisasi itu tahun 2017, setelah itu tak ada langkah konkret,” ungkapnya.
Ia pun menambahkan, membiarkan kondisi ini sama saja mencoreng citra Sumenep di mata publik.
“Jalan ini adalah jalur nasional, pintu masuk utama ke Kota Sumenep. Bayangkan bagaimana kesan orang luar ketika pertama kali masuk ke Sumenep dan langsung dihadapkan dengan banjir. Ini sangat memalukan,” terangnya.
Selain ini Akhmadi Yasid mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi banjir yang menjadi langganan di kawasan ini. Pertama, pembangunan sistem drainase yang efektif sehingga mampu menyalurkan debit air dengan cepat ke laut. Kedua, meninggikan badan jalan di area rawan banjir agar tidak mudah tergenang.
Selain itu, Akhmadi juga membuka peluang dukungan anggaran dari DPRD.
“Jika memang diperlukan tambahan anggaran, DPRD pasti mendukung. Kita lebih baik mengalokasikan anggaran untuk wilayah prioritas seperti ini daripada membangun di lokasi yang tidak mendesak,” jelasnya.
Anggota Banggar DPRD Sumenep itu menegaskan bahwa pemerintah daerah harus serius menjadikan penanganan banjir di kawasan ini sebagai prioritas.
“Banjir ini bukan hanya soal genangan air, tetapi menyangkut keselamatan, kelancaran transportasi, dan citra Sumenep secara keseluruhan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan hanya karena persoalan yang sebenarnya bisa diatasi,” pungkasnya. (REDJAVA****)
