JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Keputusan pemangkasan anggaran di Kabupaten Sumenep menuai polemik. Sejumlah proyek infrastruktur vital, khususnya di wilayah kepulauan, dikabarkan terdampak kebijakan tersebut.
Anggota DPRD Sumenep asal kepulauan, Badrul Aini, dengan tegas meminta agar pemangkasan tidak dilakukan secara serampangan dan harus berbasis skala prioritas.
Menurutnya, semangat efisiensi dalam pemangkasan anggaran seharusnya tidak sekadar memangkas tanpa kajian mendalam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemotongan anggaran jangan asal tebas. Jangan karena ingin cepat selesai, lalu mengorbankan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama infrastruktur di kepulauan,” kata Badrul Aini, Rabu (12/03/2025).
Ia menyoroti beberapa proyek strategis yang sudah lama direncanakan, seperti pembangunan jalan dan dermaga di daerah kepulauan, yang kini terancam batal akibat kebijakan pemangkasan.
“Kalau infrastruktur vital sampai kena dampaknya, ini jelas langkah yang keliru,” tambahnya.
Badrul Aini mendesak agar setiap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di seluruh OPD dibuka kembali dan dievaluasi secara menyeluruh.
Dirinya menegaskan bahwa pemangkasan harus dilakukan dengan cermat, bukan asal potong tanpa telaah mendalam.
“Jangan karena malas menelaah kembali APBD, lalu anggaran yang seharusnya bermanfaat bagi rakyat malah dihilangkan. Harusnya yang dipangkas itu belanja barang-barang tidak esensial, seperti pengadaan komputer, laptop, konsumsi rapat, alat tulis kantor, hingga belanja pendingin ruangan yang selalu membengkak setiap tahun,” ujar politisi asal kepulauan itu.
Badrul Aini juga menyoroti anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap boros dan minim dampak bagi masyarakat.
“Banyak even yang berkedok wisata atau peringatan hari besar keagamaan, tapi ujung-ujungnya hanya menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata. Ini harus dievaluasi total,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Badrul Aini menyoroti pola anggaran di beberapa dinas yang selama ini dianggap “suci” dan tak boleh dipotong, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Menurutnya, paradigma ini harus diubah karena banyak program yang sebetulnya tidak terlalu mendesak namun tetap lolos penganggaran setiap tahun.
“Kalau memang ada program yang kurang efektif, ya harus berani dirombak. Jangan sampai ada program selundupan yang hanya menguntungkan segelintir oknum,” jelasnya.
Badrul Aini juga mengingatkan agar pembahasan anggaran tidak hanya berhenti di tingkat pimpinan daerah atau pimpinan DPRD saja.
Menurutnya, seluruh anggota legislatif harus dilibatkan agar kebijakan yang diambil benar-benar objektif dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Jangan sampai pemangkasan ini hanya didikte oleh segelintir orang, sementara anggota DPRD lainnya hanya tahu setelah semuanya diputuskan. Harus ada transparansi penuh dalam pembahasan anggaran agar tidak terjadi like and dislike dalam menentukan mana yang dipotong dan mana yang tetap berjalan,” tegasnya.
Badrul Aini menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar soal memangkas, tetapi soal keberanian mengubah kebijakan ke arah yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak takut melakukan perubahan, termasuk mengalihkan anggaran ke sektor yang lebih bermanfaat.
“Kalau memang ada program yang kurang berdampak, ya harus dievaluasi dan dialihkan ke program lain yang lebih urgen. Jangan sekadar memangkas tanpa arah yang jelas,” pungkasnya. (REDJAVA****)
