JAVANETWORK.CO.ID.JAKARTA – Ternyata sebelum Agus Flores menjabat Ketua Umum Fast Respon (FRN) , sosok Vivere pericoloso ini ternyata sudah 2 Periode Ketua Umum LBH Phasivic Jakarta Pusat .
Kini dia memerintahkan Ketua LBH Phasivic Cabang Gorontalo Anton Hulinggato untuk bersama Pengurus lainnya melakukan Patroli Tambang Ilegal dan Ilegal Logging di Gorontalo.
” Kayaknya masih kurang Percaya saya Penegakan Hukum PETI Tambang Ilegal dan Ilegal Loging di Gorontalo, makanya saya perintahkan LBH Phasivic disana, nanti laporannya dikirim langsung kesaya,” tegas Agus Flores.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agus juga mengultimatum Pengurus LBH Phasivic Gorontalo agar melaporkan paling lambat 30 hari.
Dibulan lalu Agus Flores telah menyelamatkan Negara, dimana Adanya 3 Perusahaann Tambang Rakyat di Sulawesi Tenggara, telah membayar pajak berkisar Rp. 8 Miliyar.
” Liat aja Sulawesi Tenggara, sudah aman 3 Perusahan yang masih pengurusan IUP sudah bayar pajak Rp. 3 M,”tegasnya. (RAgus Flores Perintahkan Ketua LBH Phasivic Anton Hulinggato , Lakukan Patroli Tambang Ilegal dan Ilegal Logging Di Gorontalo
JAVANETWORK.CO.ID.JAKARTA – Ternyata sebelum Agus Flores menjabat Ketua Umum Fast Respon (FRN) , sosok Vivere pericoloso ini ternyata sudah 2 Periode Ketua Umum LBH Phasivic Jakarta Pusat .
Kini dia memerintahkan Ketua LBH Phasivic Cabang Gorontalo Anton Hulinggato untuk bersama pengurus lainnya melakukan Patroli Tambang Ilegal dan Ilegal Logging di Gorontalo.
” Kayaknya masih kurang Percaya saya penegakan hukum PETI Tambang Ilegal dan Ilegal Loging di Gorontalo, makanya saya perintahkan LBH Phasivic disana, nanti laporannya dikirim langsung kesaya,” tegas Agus Flores dalam keterangan rilisnya, Minggu (28/08/2022).
Agus juga mengultimatum Pengurus LBH Phasivic Gorontalo agar melaporkan paling lambat 30 hari.
Dibulan lalu Agus Flores telah menyelamatkan Negara, dimana adanya 3 Perusahaan Tambang Rakyat di Sulawesi Tenggara, telah membayar pajak berkisar Rp. 8 Miliyar.
” Liat aja Sulawesi Tenggara, sudah aman 3 perusahan yang masih pengurusan IUP sudah bayar pajak Rp. 3 M,” tegasnya. (REDJAVA/FRN*****)
