JAVANETWORK.CO.ID.MALANG – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendorong penguatan kapasitas aparatur di bidang perpajakan daerah. Hal itu ditunjukkan melalui keikutsertaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep dalam Stakeholder Gathering Mitra Eksternal Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Keuangan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung A BDK Malang tersebut menjadi bagian dari proses identifikasi kebutuhan pembelajaran pemerintah daerah se-Jawa Timur, khususnya untuk pengembangan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan pajak daerah.
Kepala Bapenda Sumenep melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian, Asih Wulandari, S.Sos, menyampaikan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam menyelaraskan kebutuhan daerah dengan program pengembangan kompetensi yang disiapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Stakeholder gathering ini sangat penting karena menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan nyata pengembangan kompetensi aparatur, khususnya di bidang perpajakan daerah,” ujar Asih, Selasa (10/2/2026).
Menurut Asih, dinamika regulasi dan kebijakan fiskal menuntut aparatur daerah untuk terus meningkatkan kapasitas, baik dari sisi pemahaman kebijakan maupun kemampuan teknis di lapangan.
“Melalui pemetaan kebutuhan pembelajaran ini, kami berharap pelatihan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, baik dalam bentuk pelatihan reguler, workshop, maupun pembelajaran digital seperti open access,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sinergi antara Bapenda dan BKD/BKPSDM menjadi kunci agar pengembangan kompetensi aparatur berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Kepala Bapenda berharap hasil dari kegiatan ini mampu meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus memperkuat tata kelola perpajakan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan,” pungkas Asih.
Stakeholder Gathering Mitra Eksternal BDK Malang TA 2026 ini juga menjadi momentum penguatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang adaptif, transparan, dan berintegritas.
Berbagai skema pembelajaran turut dibahas dalam kegiatan tersebut, mulai dari pelatihan klasikal, pembelajaran jarak jauh, blended learning, hingga seminar dan Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang dirancang untuk menjawab isu-isu terkini di bidang keuangan dan perpajakan daerah. (REDJAVA/$$$)
