JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Madura. Momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dimanfaatkan untuk memamerkan capaian nyata sepanjang tahun, mulai dari edukasi antikorupsi hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.
Kegiatan ini diwarnai dengan seminar antikorupsi bagi mahasiswa, sebagai wujud pembinaan sejak dini agar generasi muda memahami bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kesadaran menjauhi budaya korupsi harus dibangun sejak keluarga, sekolah, hingga perguruan tinggi. Pencegahan ini bukan agenda seremonial, tapi gerakan berkelanjutan,” kata Dr. I Ketut Kasna Dedi, SH., MH, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, saat memberi materi edukasi.
Sepanjang tahun 2025, Kejari Sumenep berhasil menaikkan dua perkara korupsi ke tahap penyidikan, yang menjadi sorotan masyarakat:
- Pengadaan alat mesin pertanian (padi dan jagung) dari Anggaran Dana Desa (ADD) 2023, yang diduga terjadi penyalahgunaan anggaran. Kasus ini resmi naik penyidikan pada 18 Juli 2025.
- Penyalahgunaan anggaran Komisi Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilu 2021–2024. Kasus ini ditingkatkan ke penyidikan pada 17 Juli 2025.
Selain itu, Kejari Sumenep berhasil memulihkan keuangan negara senilai Rp 3,96 miliar sepanjang tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan kerja nyata penegak hukum dalam melindungi uang rakyat.
“Setiap perkara kami proses dengan penuh kehati-hatian. Pemberantasan korupsi harus memberi efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi kepentingan negara,” ujarnya.
Kejari Sumenep saat ini tengah menuntut dua terdakwa kasus korupsi:
- Jufri: Didakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai penyelenggara negara untuk keuntungan pribadi dan pihak lain, termasuk menerima hadiah atau potongan secara ilegal.
- Saiful Bahri: Didakwa melanggar Pasal 12 Huruf K UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001.
Dalam dialog bersama media, Ketut menyoroti keterbatasan jumlah jaksa pidsus di Kejari Sumenep. Saat ini hanya ada satu jaksa pidsus yang menangani seluruh proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.
“Beban kerja jaksa pidsus di Sumenep sangat berat. Kami sudah mengusulkan penambahan personel agar penanganan perkara tetap optimal dan profesional,” jelasnya.
Melalui berbagai kegiatan edukasi dan penegakan hukum, Kejari Sumenep menegaskan pesan moral kepada masyarakat: korupsi harus diberantas dari akar, dimulai dari pendidikan keluarga hingga generasi muda. Momentum Hakordia menjadi pengingat bahwa memberantas korupsi bukan sekadar seremonial, tetapi kewajiban seluruh elemen bangsa.
“Generasi muda harus tahu bahwa integritas itu penting. Pencegahan korupsi dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar,” tutup Ketut. (REDJAVA****)
