JAVANETWORK.CO.ID.PAMEKASAN – Kasus dugaan penganiayaan berat terhadap DN (17), seorang pelajar asal Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, kini memasuki babak baru yang krusial.
Setelah menjalani proses penyidikan mendalam, penyidik kepolisian secara resmi melimpahkan tersangka MR (41) beserta seluruh barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Rabu (11/6/2025).
Pelimpahan ini menandakan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) dan siap dilanjutkan ke meja hijau. Kepastian tersebut disampaikan oleh dua penasehat hukum korban, Moh. Anwar dan Kholisin Susanto, kepada media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah menerima SP2HP keempat dari penyidik kemarin sore, yang menyatakan bahwa pelimpahan tahap II telah dilakukan ke kejaksaan,” ungkap Anwar.
Mengingat korban merupakan anak di bawah umur dan masih berstatus pelajar, kasus ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan.
Penasehat hukum menekankan pentingnya respons cepat dari aparat penegak hukum (APH), demi mencegah berlarut-larutnya proses hukum.
“Ini bukan kasus biasa. Korban adalah anak-anak yang seharusnya dilindungi, bukan disakiti. Maka penanganan oleh APH harus cepat dan tidak boleh mandek,” tegas Anwar.
Anwar menegaskan bahwa keluarga korban menuntut hukuman maksimal bagi pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014.
Pasal tersebut menyebutkan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
Penasihat hukum lainnya, Kholisin Susanto, mengungkapkan bahwa korban mengalami luka berat akibat penganiayaan tersebut, termasuk trauma serius dan gegar otak.
“Ini bukan luka ringan. Korban mengalami gegar otak dan masih dalam pemulihan intensif. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seberat-beratnya,” ujar Kholisin.
Dengan rampungnya proses pelimpahan tahap II, publik kini menanti jadwal persidangan yang akan segera ditentukan oleh JPU. Kholisin menyatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari kejaksaan terkait waktu sidang perdana.
“Kami berharap JPU bertindak profesional dan segera menyusun berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Setiap hari yang berlalu adalah beban psikologis bagi korban,” ucapnya.
Ia menambahkan, percepatan proses hukum tidak hanya penting bagi keadilan, tetapi juga bagi pemulihan mental korban dan keluarganya.
“Semakin cepat kasus ini bergulir di pengadilan, semakin besar harapan pemulihan psikologis korban. Ini bukan hanya soal hukuman, tapi juga soal masa depan seorang anak yang telah menjadi korban kekerasan,” pungkasnya. (REDJAVA****)
