JAVANETWORK.CO.ID.PAMEKASAN – Penutupan kawasan Eks PJKA Tapsiun Pamekasan menuai reaksi keras dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Pamekasan.
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten segera mengambil langkah strategis dan tegas dalam menata ulang keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak.
Ketua Gekrafs Pamekasan, Basri, menilai penutupan kawasan itu sangat memukul perekonomian para pelaku usaha mikro.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Pemkab tidak cukup hanya menutup lokasi, namun harus hadir memberikan solusi nyata.
“Kami mendesak Pemkab Pamekasan untuk segera bersikap. Para PKL di Eks PJKA Tapsiun sedang menunggu arah kebijakan yang jelas. Penutupan tanpa solusi hanya memperparah keadaan ekonomi mereka,” tegas Basri, Kamis (10/4/2025).
Basri menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kawasan tersebut, namun tanpa mematikan semangat para pelaku UMKM.
Ia menyarankan pendekatan berbasis sanksi selektif dan penataan ulang, ketimbang penghentian total aktivitas ekonomi di lokasi tersebut.
“Jika ada oknum bermasalah, cabut izinnya. Tapi jangan pukul rata. Solusi terbaik adalah penataan ulang agar lebih tertib dan mudah dipantau, bukan penutupan sepihak,” lanjutnya.
Dalam kerangka mendukung geliat ekonomi kreatif, Gekrafs mengusulkan relokasi para PKL ke kawasan strategis, seperti taman B. Walk di jalur bazar Pamekasan.
Lokasi ini dinilai lebih representatif dan memiliki potensi mendongkrak interaksi ekonomi.
“Kalau pemerintah memang serius mendukung UMKM lokal, maka taman B. Walk bisa difungsikan sebagai sentra baru. Apalagi jika pelaku usaha lokal dijadikan prioritas,” imbuhnya.
Ia menegaskan, kondisi relokasi sementara yang kini ditempati para PKL sangat jauh dari kata layak, dan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar kami sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemerintah harus hadir, bukan sekadar menutup,” tutup Basri. (REDJAVA****)
