JAVANETWORK.CO.ID.JAKARTA – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd memberikan sambutan pada acara workshop pengayaan instrumentasi diagnosis media lingkungan yang diselenggarakan oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Selasa, tanggal 24 Mei 2022 pukul 09.00 WIB s.d. selesai secara daring.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PP HAKLI beserta jajaran, Perwakilan Pejabat dari Kemenkes, Kemendagri, Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) pelaksana lapangan di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rumah Sakit, Dinkes Kabupaten/Kota, Puskesmas/Desa dan pengurus HAKLI Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dengan jumlah peserta sekitar 1.000 partisipan.
HAKLI merupakan organisasi profesi sebagai wadah pemersatu dan pembina profesional tenaga kesehatan lingkungan dari beragam latar belakang pendidikan, pekerjaan, posisi, peran dan jalur peminatan menjadi satu kesatuan jejaring fungsional dengan keahlian kesehatan lingkungan. Acara ini dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi di bidang surveilans kualitas media lingkungan dalam rangka melakukan diagnosa faktor resiko lingkungan melalui pelatihan/orientasi TSL di UPT, Dinkes Kabupaten/Kota dan Puskesmas/Desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Teguh menyampaikan beberapa identifikasi penyebab stunting yang meliputi: Pertama, pengasuhan yang kurang baik, Kedua, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, Ketiga, kurangnya akses rumah tangga/keluarga terhadap makanan bergizi serta beberapa permasalahan lainnya baik secara spesifik maupun sensitif yang harus dipastikan terjabarkan dalam komitmen visi dan misi kepala daerah serta terintegrasi kedalam tahapan perencanaan dan penganggaran (RPJMD, RKPD dan APBD).
Untuk menguraikan masalah stunting kita juga harus memahami kerangka pikir penyebab masalah kesehatan gizi berdasarkan intervensi spesifik dan sensitif, dimana isu kesehatan lingkungan masuk kedalam intervensi sensitif, dimana kesehatan lingkungan juga memberi dampak terhadap penyebab masalah stunting mulai dari isu air dan sanitasi, keamanan pangan, pencemaran udara, limbah dan radiasi, kedaruratan lingkungan, tanah serta kawasan. Hal ini perlu menjadi konsen kita bersama, khusunya bagi penggiat dan pemerhati kesehatan lingkungan agar dapat berkolaborasi dengan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Ujar Teguh.
Pada kesempatan ini, Teguh juga menyampaikan bahwa terkait dengan percepatan penurunan stunting melalui satu desa satu sanitarian harus dipastikan mempunyai regulasi/NSPK yang jelas serta dalam pelaksanaan di daerah tidak hanya dilaksanakan oleh Dinkes namun juga harus dikoordinasikan/konvergen dengan Dinas PUPR atau Dinas terkait yang juga memiliki kewenangan terkait air bersih dan sanitasi. (REDJAVA/HUMAS KEMENDAGRI)
