JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, angkat bicara terkait pernyataan tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, soal praktik curang dalam distribusi beras nasional.
Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden dalam memberantas mafia pengoplos beras yang telah lama merugikan petani dan meresahkan masyarakat.
Presiden Prabowo, dalam pidatonya saat menutup Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Minggu (20/07/2025), menyoroti adanya permainan curang dari oknum pengusaha yang mengoplos beras demi keuntungan pribadi. Ia menyebut kerugian akibat praktik tersebut mencapai angka fantastis: Rp 100 triliun setiap tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan kejahatan kecil. Ini adalah kejahatan ekonomi yang luar biasa. Negara dirugikan triliunan rupiah tiap tahun,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para peserta kongres.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Fauzi menyampaikan apresiasi atas ketegasan Presiden dan menilai tindakan itu sebagai angin segar bagi dunia pertanian Indonesia, khususnya bagi para petani padi yang kerap menjadi korban permainan harga.
“Saya sangat mendukung sikap tegas Presiden. Sudah saatnya pemerintah membersihkan rantai distribusi beras dari oknum-oknum curang. Ini bukan hanya soal harga, tapi soal keadilan bagi petani dan keamanan pangan bagi rakyat,” ungkap Bupati Fauzi, Selasa (22/07/2025).
Menurut sosok orang nomer satu di Kabupaten Sumenep itu menyatakan beras oplosan tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga menghancurkan harga pasar dan semangat petani lokal. Beras berkualitas dari gabah unggul menjadi tak berdaya karena disamakan dengan produk oplosan bermutu rendah.
“Petani kita bekerja keras di sawah, dari pagi hingga petang. Jangan biarkan keringat mereka dihargai murah hanya karena ulah mafia beras yang mencari untung instan,” tegasnya.
Sosok Ketua DPC PDI-P Sumenep juga mengajak semua kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mengawasi jalur distribusi beras di wilayah masing-masing.
“Ketegasan di tingkat nasional harus diiringi dengan pengawasan ketat di daerah agar kebijakan berjalan efektif dan memberi dampak nyata,” pungkasnya.
Langkah Presiden Prabowo yang dinilai berani ini menjadi momentum penting untuk mereformasi sistem tata niaga beras nasional. Dukungan dari kepala daerah seperti Bupati Fauzi menunjukkan bahwa perlawanan terhadap mafia pangan bukan hanya slogan, tetapi gerakan nyata dari pusat hingga daerah. (REDJAVA****)
