JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Rangkaian Viral Sumenep 2025 kembali jadi perhatian publik. Kali ini, giliran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumenep yang tampil lewat kegiatan Capacity Building Pembayaran Pajak Jasa Boga dan Katering Secara Online, Rabu (22/10/2025), di Ruang Rapat Arya Wiraraja, Kantor Pemkab Sumenep.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Bapenda Sumenep, Faruk Hanafi, S.Sos., M.Si., dan dihadiri oleh para wajib pajak katering, perwakilan sekolah dasar (SD) se-Kabupaten Sumenep, serta jajaran Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah (P3EPD) Bapenda Sumenep.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah (P3EPD) Eko Sulistyo, S.Sos., yang dikenal piawai memandu forum diskusi interaktif dan mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Suasana acara berlangsung hidup karena diisi diskusi interaktif dengan sejumlah wajib pajak yang aktif menyampaikan pertanyaan dan pengalaman mereka terkait penerapan sistem pajak digital.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah (P3EPD) Bapenda Sumenep, Suhermanto, S.E., M.E., mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat digitalisasi pajak daerah dan membangun kesadaran kolektif soal kepatuhan pajak.
“Digitalisasi pajak bukan cuma soal sistem, tapi soal kesadaran bersama. Membayar pajak itu bagian dari tanggung jawab kita untuk kemandirian fiskal daerah,” kata Suhermanto.
Menurutnya, sektor jasa boga dan katering kini tumbuh pesat di Sumenep dan berpotensi besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kegiatan boga makin ramai, baik di instansi, sekolah, maupun acara masyarakat. Kalau semua sudah digital, penerimaan pajak jadi lebih cepat, akurat, dan transparan,” tambahnya.
Suhermanto memastikan, digitalisasi pajak daerah bukan langkah tiba-tiba, tapi sudah punya dasar hukum yang kokoh.
Program ini mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023, serta Perda Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2024 yang telah disempurnakan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2025.
“Semua langkah kita punya pijakan hukum yang jelas. Tujuannya agar sistem pajak daerah berjalan modern tapi tetap akuntabel,” ujarnya.
Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan tarif pajak untuk jasa boga dan katering sebesar 10 persen, ditambah PPh Pasal 23 sesuai regulasi nasional. Kini, pembayaran bisa dilakukan secara online melalui Virtual Account, tanpa perlu datang ke kantor Bapenda.
“Dulu serba manual, sekarang tinggal klik. Semua langsung tercatat otomatis dan bisa dicek kapan pun,” jelas Suhermanto.
Menurutnya, digitalisasi pajak justru mempermudah wajib pajak sekaligus mempercepat penerimaan kas daerah.
“Digitalisasi pajak bukan beban, tapi solusi buat pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan bersih,” lanjutnya.
Dalam pemaparannya, Suhermanto juga menyinggung Surat Sekda Sumenep Nomor 970/XXX/435.201.3/2021 tertanggal 12 Maret 2021, yang menginstruksikan agar setiap OPD, BLUD, dan sekolah memastikan mitra kateringnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
“Kalau pemerintah nggak disiplin, gimana masyarakat mau patuh? Keteladanan itu kunci,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong agar setiap instansi punya lebih dari satu mitra katering supaya proses belanja makan-minum lebih efisien dan sehat secara administrasi.
Dengan sistem digital, setiap transaksi pajak kini terekam otomatis di database Bapenda. Data bisa dipantau real-time, mengurangi potensi kesalahan, sekaligus mempercepat pelaporan.
“Sekarang nggak ada lagi alasan ribet atau antre lama. Semua bisa dilakukan lewat HP atau laptop. Setiap rupiah pajak langsung masuk ke kas daerah,” ungkap Suhermanto.
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari reformasi digital yang sedang dijalankan Pemkab Sumenep.
“Kita ingin sistem pajak yang bersih, cepat, dan bisa diaudit kapan pun. Ini arah baru tata kelola keuangan daerah,” terangnya.
Menutup kegiatan, Suhermanto mengajak seluruh peserta untuk terus bersinergi antara pemerintah dan wajib pajak demi memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kemandirian fiskal itu hasil kerja bareng. Pemerintah melayani dengan baik, wajib pajak taat aturan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, pajak daerah merupakan bentuk gotong royong fiskal untuk membangun masa depan Sumenep.
“Pajak bukan beban, tapi kontribusi nyata untuk kemajuan Sumenep. Dari pajak inilah kita bisa wujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (REDJAVA****)
