JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Seorang pria berinisial H P (37), pemilik warung makan masakan Jepang di Kabupaten Sumenep, ditangkap oleh Unit Resmob Polres Sumenep atas dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
Diketahui, korban berinisial S A, adalah seorang pelajar SMA berusia 17 tahun yang tinggal di sebuah kos di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Sumenep.
Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Sumenep Kompol Trie Sis Biantoro, SPd, SIK, MH mengungkapkan kasus ini bermula pada Senin (29/07/2024), sekitar pukul 19.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaku HP mendapat pesan dari korban melalui aplikasi chatting yang membahas pembuatan konten baru untuk promosi menu baru di warung milik pelaku. Pelaku kemudian mendatangi tempat kos korban di Jalan Lumba-lumba, Sumenep.
Setelah bertemu, pelaku dan korban mencari tempat sepi untuk melakukan rekaman suara (dubbing) sesuai rencana.
“Awalnya, pelaku mengajak korban ke sebuah hotel di Sumenep, namun korban menolak dan menyarankan agar rekaman dilakukan di kamar kos miliknya. Pelaku menyetujui usulan tersebut,” katanya pada Senin (12/08/2024).
Setibanya di kamar kos korban, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan. Korban yang tidak berdaya akhirnya menjadi korban pencabulan dan persetubuhan oleh pelaku HP.
“Setelah kejadian tersebut, kasus ini dilaporkan oleh pihak keluarga korban kepada Polres Sumenep pada 31 Juli 2024, dengan nomor laporan LP/B/186/VII/2024/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR,” katanya menjelaskan.
Kemudian, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku pada Rabu (31/07/ 2024) sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya di Dusun Simpangan, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Sumenep. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian milik korban.
“Pelaku kini dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) dan atau 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar,” pungkasnya. (REDJAVA****)
