JAVANETWORK.CO.ID.OPINI – Seleksi Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep telah sampai pada babak terakhir. Enam nama tersisa, satu kursi puncak birokrasi diperebutkan. Di titik ini, proses seleksi tak lagi sekadar urusan administratif, melainkan telah menjelma menjadi cermin nilai dan arah tata kelola pemerintahan daerah.
Jabatan Sekda adalah simpul strategis. Ia berada di antara dunia politik dan profesionalisme birokrasi. Di tangan Sekda, kebijakan kepala daerah diterjemahkan menjadi kerja nyata organisasi. Karena itu, seleksi Sekda selalu menghadirkan dialektika klasik antara dua konsep besar: Meritum dan Kratos.
Meritum berarti kelayakan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan prestasi. Sementara Kratos adalah kekuasaan otoritas politik yang secara konstitusional dimiliki kepala daerah. Dari pertemuan dua konsep inilah lahir istilah meritokrasi, sebuah prinsip yang menempatkan kekuasaan di bawah kendali kelayakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di fase akhir seleksi ini, publik Sumenep mulai bertanya dengan nada yang wajar dan elegan: apakah hasil seleksi akan sepenuhnya ditentukan oleh Meritum, ataukah Kratos masih akan memainkan peran dominan? Pertanyaan ini bukan bentuk kecurigaan, melainkan ekspresi kepedulian terhadap masa depan birokrasi daerah.
Ketua PWRI Jawa Timur menyuarakan kegelisahan yang senyap namun bermakna. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir Bupati Sumenep dalam menerima hasil seleksi akan menjadi pesan simbolik bagi ASN dan masyarakat luas. Apakah birokrasi Sumenep benar-benar dikelola sebagai ruang profesional, atau masih berada dalam bayang-bayang preferensi kekuasaan.
Harus diakui, kekuasaan tidak mungkin dihapus dari proses pemerintahan. Namun dalam negara hukum modern, kekuasaan idealnya dijinakkan oleh kelayakan. Di situlah esensi meritokrasi bekerja. Kekuasaan tetap berjalan, tetapi ia patuh pada nilai objektivitas, bukan sebaliknya.
Sumenep hari ini berada pada momentum penting. Tantangan pembangunan, tuntutan pelayanan publik, serta harapan masyarakat yang semakin kritis membutuhkan Sekda yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kuat secara etis. Sosok yang mampu menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan, sekaligus setia pada kepentingan publik.
Karena itu, siapa pun yang kelak ditetapkan sebagai Sekdakab Sumenep, publik berharap ia lahir dari proses yang jujur dan bermartabat. Bukan sekadar menang dalam seleksi, tetapi layak secara Meritum dan diterima secara moral.
Di ujung proses ini, keputusan Bupati Sumenep akan dikenang bukan semata sebagai keputusan personal, melainkan sebagai penanda sejarah kecil tentang bagaimana kekuasaan dipraktikkan. Apakah ia memilih meneguhkan meritokrasi, atau membiarkan
kekuasaan berjalan tanpa cukup kendali.
Seleksi Sekdakab Sumenep bukan hanya tentang satu jabatan. Ia adalah cerita tentang bagaimana daerah ini merawat harapan, profesionalisme, dan kepercayaan publik dengan cara yang tenang, dewasa, dan bermakna. (REDJAVA/$$$$)
Penulis : Ridwan Sutardjo (Ketua PWRI Jatim) Selasa 10/02/2026
