JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Laga perdana antara PSHW Pasongsongan dan Gapsa Ambunten dalam ajang Kompetisi U-13 Kabupaten Sumenep yang dijadwalkan digelar pada Sabtu sore (20/7/2025) resmi ditunda. Penundaan tersebut dipicu protes keras dari pihak PSHW yang menuding panitia pelaksana (panpel) tidak profesional dan cenderung diskriminatif.
Ketegangan bermula saat PSHW hanya diizinkan menurunkan 10 pemain, lantaran tiga pemain lainnya dinyatakan belum sah secara administrasi oleh Komisi Disiplin (Komdis) dan panpel. Pihak PSHW keberatan atas keputusan itu karena menilai panpel tidak melakukan verifikasi secara menyeluruh.
Sengketa legalitas pemain berujung pada pernyataan tegas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumenep. Dalam konfirmasi resmi yang diserahkan kepada PSHW, Disdukcapil menyatakan belum pernah menerima surat permintaan verifikasi maupun kunjungan langsung dari tim verifikator panpel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Disdukcapil menyampaikan bahwa untuk membuktikan keabsahan data, panpel harus mengajukan surat resmi dan datang langsung. Tapi faktanya, mereka tak pernah melakukan itu,” ujar salah satu ofisial PSHW.
PSHW menyayangkan keputusan panpel yang bersikukuh menyatakan status tiga pemainnya tidak sah, hanya berdasarkan dugaan administratif tanpa klarifikasi ke instansi berwenang.
Situasi menjadi makin panas setelah diketahui bahwa lawan PSHW dalam laga tersebut adalah Gapsa Ambunten — klub yang disebut-sebut milik Ketua Panpel sendiri. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya konflik kepentingan.
“Kami merasa diperlakukan tidak adil. Pemain kami divonis tidak sah tanpa proses verifikasi ke Disdukcapil. Sementara lawannya adalah tim dari Ketua Panpel sendiri. Ini mencederai semangat fairplay,” ujar perwakilan PSHW di sela protes di tengah lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari panpel maupun Komdis ASKAB PSSI Sumenep terkait alasan tidak dilakukannya verifikasi langsung ke Disdukcapil. Pihak PSHW telah melayangkan protes resmi dan menolak melanjutkan pertandingan jika hanya bermain dengan 10 pemain.
“Ini turnamen pembinaan, bukan ajang mempertontonkan arogansi. Masa anak-anak disuruh main tanpa komposisi penuh? Kami minta panpel bekerja secara profesional dan objektif,” tegas manajer PSHW.
Peristiwa ini menyita perhatian komunitas sepak bola di Sumenep. Sejumlah pemerhati olahraga meminta agar ASKAB PSSI Sumenep mengevaluasi panpel dan menjamin netralitas penyelenggaraan.
“Kalau panpel enggan menyurati Disdukcapil untuk verifikasi data, seharusnya mundur saja. Jangan pakai jabatan untuk merusak kepercayaan publik,” sindir seorang tokoh sepak bola lokal.
Turnamen usia dini seperti ini semestinya menjadi ruang pembinaan dan edukasi sportivitas. Ketika justru diwarnai ketegangan administratif dan dugaan konflik kepentingan, bukan hanya anak-anak yang dirugikan, melainkan masa depan sepak bola Sumenep secara keseluruhan. (REDJAVA****)
