JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Keberadaan Forum Wartawan Sumenep (FWS) belakangan mulai menjadi perhatian. Bahkan, tak sedikit yang disebut-sebut bergerilya mempengaruhi sejumlah wartawan agar tidak ikut dalam langkah perjuangan forum tersebut. Pertanyaannya, kenapa sampai ada yang merasa terusik?
Padahal, FWS lahir dari keresahan banyak wartawan aktif di Kabupaten Sumenep. Wartawan yang setiap hari turun ke lapangan, melakukan reportase, menulis berita, hingga berjibaku di tengah berbagai keterbatasan demi menjaga arus informasi tetap hidup di tengah masyarakat.
“Teman-teman wartawan ini berdarah-darah saat 2024,” ungkap Didik dari Luar TV dalam salah satu diskusi internal.
Pernyataan itu menggambarkan bagaimana kerasnya perjuangan sebagian jurnalis lokal yang aktif bekerja di lapangan, namun merasa belum mendapatkan perhatian proporsional dalam distribusi anggaran publikasi pemerintah.
Berangkat dari keresahan itulah, FWS memilih jalur konstitusional. Bukan dengan aksi di luar koridor hukum, melainkan melalui audiensi resmi dengan Komisi I DPRD Sumenep sebagai representasi rumah rakyat.
Langkah itu dinilai sebagai upaya elegan untuk menyampaikan aspirasi dan meminta penjelasan secara terbuka.
FWS menegaskan, audiensi tersebut bukan untuk menolak sistem e-Katalog. Namun, mereka mempertanyakan arah distribusi anggaran publikasi senilai Rp8,2 miliar yang disiapkan hingga Mei 2026. Dari angka tersebut, serapan anggaran disebut baru mencapai sekitar 15 persen.
Yang kemudian menjadi sorotan adalah daftar penerima anggaran publikasi itu sendiri.
Sebagian wartawan mengaku terkejut ketika mengetahui terdapat sekitar 128 nama perusahaan media yang menerima aliran anggaran iklan publikasi. Bukan semata karena jumlahnya, tetapi karena sebagian nama perusahaan dinilai asing di telinga para jurnalis lokal.
Bahkan, beberapa di antaranya disebut sulit ditemukan jejak medianya di mesin pencarian internet, termasuk website yang aktif dan dikenal publik. Kondisi itu memunculkan pertanyaan di kalangan wartawan: apakah distribusi anggaran publikasi benar-benar sudah tepat sasaran?
Dari situlah dukungan terhadap FWS mulai mengalir. Sejumlah wartawan mulai menyadari bahwa forum tersebut hadir bukan untuk menciptakan konflik, melainkan memperjuangkan transparansi dan pemerataan alokasi anggaran publikasi agar lebih menyentuh media yang benar-benar aktif menjalankan fungsi jurnalistik.
Bagi sebagian wartawan lokal, perjuangan ini bukan sekadar soal angka atau proyek publikasi. Tetapi juga tentang penghargaan terhadap kerja jurnalistik yang selama ini berjalan di lapangan, menjaga informasi publik tetap hidup, dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
Kini, publik menunggu bagaimana respons Komisi I DPRD Sumenep terhadap aspirasi yang dibawa FWS. Sebab pada akhirnya, transparansi penggunaan anggaran publikasi bukan hanya menjadi kepentingan wartawan, melainkan juga hak masyarakat untuk mengetahui ke mana uang publik dialokasikan. (REDJAVA****)
