JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Wacana pembentukan Provinsi Madura kembali bergulir seperti gelombang pasang yang datang dan pergi namun tak pernah benar-benar menggenangi tanah tempat kami berpijak. Dari ruang-ruang elit di Madura Barat, khususnya Bangkalan dan Sampang, terdengar suara-suara tentang kemandirian, tentang keinginan lepas dari Jawa Timur, dan tentang membentuk pemerintahan sendiri di bawah nama “Madura”.
Tapi bagi kami, masyarakat Sumenep, kami tak ingin ikut serta dalam proyek politik yang berpotensi mengabaikan dan merugikan kami di ujung timur pulau.
Kami tidak menolak otonomi. Kami juga tidak anti terhadap kemajuan. Tetapi kami menolak ketika semangat “kemandirian” itu dibangun di atas dominasi satu sisi pulau: Madura Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mari lihat kenyataan. Setiap kali wacana Provinsi Madura muncul, siapa yang paling keras bersuara? Siapa yang pertama kali menyodorkan lokasi ibu kota, mendominasi jalur ekonomi melalui Jembatan Suramadu, dan seolah menganggap kabupaten lain hanya pelengkap? Sumenep dengan sejarah panjang kerajaannya, kekayaan budayanya, dan potensi alamnya seringkali hanya dipandang sebagai halaman belakang. Kami tidak bisa menerima itu.
Ketimpangan pembangunan di Madura itu nyata. Tapi ketimpangan itu bukan semata antara Madura dan Jawa Timur. Ketimpangan itu juga terjadi antara Madura Barat dan Madura Timur. Saat dana pembangunan turun, Madura Barat yang duluan menyambut. Ketika bicara kesiapan, selalu yang dekat ke Surabaya dianggap paling pantas. Padahal, Sumenep memiliki potensi besar: sektor pariwisata, tambang, kelautan, dan budaya yang jauh lebih kaya jika dibandingkan dengan wilayah lain.
Dalam filsafat keadilan, ukuran tertinggi bukan hanya keseimbangan angka, tapi rasa bahwa setiap pihak dihargai, dilibatkan, dan diperlakukan secara bermartabat. Jika Provinsi Madura hendak diwujudkan, maka ia harus menjawab pertanyaan mendasar: apakah semua wilayah akan benar-benar mendapat tempat yang setara? Suara yang sama keras? Peluang yang sama besar?
Jika jawabannya tidak, maka ini bukan rumah bersama. Ini hanya benteng baru bagi segelintir orang yang lebih dulu membangun temboknya.
Kami, masyarakat Sumenep, tidak bisa mendukung ide provinsi baru yang hanya akan mengulang pola ketidakadilan dalam skala yang lebih kecil. Apakah itu otonomi, jika hanya memberi panggung pada sebagian kecil wilayah? Apakah itu kemajuan, jika hanya mengganti nama Jawa Timur dengan Madura, tapi struktur dominasinya tetap sama?
Sumenep bukan daerah pinggiran. Kami adalah pusat sejarah dan budaya Madura. Jika wacana Provinsi Madura ingin diteruskan, maka harus ada komitmen nyata terhadap pemerataan kekuasaan, anggaran, dan akses antardaerah. Jika tidak, lebih baik wacana ini dihentikan.
Kami bukan anti-Madura. Kami pro-keadilan. Dan keadilan tidak pernah lahir dari dominasi.
Penulis : 26 Mei 2025 Febriyan IBM Foundation
Editor : REDJAVA
