JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep semakin serius memperkuat sistem digitalisasi pendapatan daerah melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Non Tunai yang berlangsung di Ruang Adirasa Lantai II Kantor Pemkab Sumenep, Senin (19/05/2026).
Kegiatan strategis tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, SH, MH dengan mengucapkan basmalah sebagai tanda dimulainya agenda penguatan tata kelola pendapatan daerah berbasis transparansi dan digitalisasi.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Bapenda Ferdiansyah Tetrajaya beserta jajaran, Asisten I Sekdakab Didik Wahyudi, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, KH Imam Hasyim, SH , MH mengatakan bahwa optimalisasi PAD non tunai menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas kebocoran.
“Pada tahun 2026 memang terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi itu masih dalam batas yang cukup terkendali dan harus menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus melakukan pembenahan,” kata Wabup KH. Imam Hasyim, SH, MH.
Menurutnya, seluruh OPD harus lebih serius memperhatikan tata kelola anggaran, khususnya pada sektor belanja modal yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Belanja modal yang masih berada di bawah 30 persen harus benar-benar menjadi perhatian seluruh OPD. Pengelolaan anggaran harus efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wabup KH. Imam Hasyim juga menyoroti pentingnya penguatan data di setiap OPD sebagai fondasi utama dalam meningkatkan PAD berbasis digital dan transaksi non tunai.
“Kita ingin data di setiap OPD benar-benar kuat dan akurat. Praktik pungutan liar harus dihindari sepenuhnya. Karena itu monitoring dan evaluasi wajib dilakukan secara rutin untuk meminimalisir potensi kebocoran,” tegas orang nomor dua di lingkungan Pemkab Sumenep itu.
KH Imam Hasyim menilai evaluasi berkala menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target. Ia bahkan meminta setiap OPD menggelar evaluasi rutin setiap bulan sebagai bentuk pengawasan internal.
“Minimal setiap bulan harus ada agenda evaluasi internal. Dari situ kita bisa mengetahui kelemahan dan segera melakukan perbaikan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan profesional,” imbuhnya.
Dalam forum tersebut, Wabup Sumenep juga menyinggung persoalan penertiban pedagang di kawasan pasar yang dinilai berkaitan erat dengan optimalisasi retribusi daerah.
Ketua DPC PKB Sumenep itu menilai masih banyak pedagang yang berjualan di luar area kios resmi sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pendapatan daerah dari sektor retribusi pasar.
Karena itu, ia meminta dinas terkait bersama Satpol PP, aparat kepolisian, dan unsur lainnya untuk melakukan penataan secara humanis namun tetap tegas demi menciptakan ketertiban dan peningkatan PAD.
“Penertiban pasar harus dilakukan bersama-sama agar retribusi daerah bisa berjalan maksimal dan kondisi pasar menjadi lebih tertata,” pungkas Wabup KH Imam Hasyim, SH, MH.
Melalui kegiatan HLM Optimalisasi PAD Non Tunai ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap sistem transaksi digital semakin diperkuat sehingga mampu meningkatkan transparansi, menekan potensi kebocoran anggaran, sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sumenep dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (REDJAVA****)
