JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk stigmatisasi yang mengaitkan suatu peristiwa dengan identitas suku atau komunitas tertentu. Sikap ini disampaikan menyusul mencuatnya sebuah kasus viral yang dinilai memicu generalisasi negatif terhadap masyarakat Madura.
Ketua Umum DPP Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menilai kecenderungan publik mengaitkan perbuatan individu dengan identitas kesukuan sebagai tindakan keliru dan berpotensi merusak harmoni sosial.
Menurutnya, perbuatan oknum tidak bisa dijadikan dasar untuk menghakimi atau memberi label buruk kepada satu suku maupun komunitas secara keseluruhan.
“Kami menolak keras stigma yang menyudutkan suku atau komunitas tertentu akibat perbuatan oknum. Orang Madura tidak identik dengan kekerasan, apalagi tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan,” kata Baihaki kepada media ini, Senin (29/12/2025)
Ia menegaskan, masyarakat Madura memiliki nilai budaya yang kuat dan mengakar, mulai dari adab, penghormatan terhadap orang tua, hingga prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial.
Karena itu, Baihaki mengingatkan agar setiap peristiwa disikapi secara rasional dan proporsional, tanpa dibingkai oleh emosi maupun prasangka kolektif.
“Satu peristiwa tidak boleh mencederai martabat jutaan masyarakat Madura yang hidup taat hukum dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” lanjutnya.
Lebih jauh, Baihaki menegaskan posisi AMI sebagai organisasi kemasyarakatan yang konsisten berada di jalur konstitusional.
AMI, kata dia, mengambil peran sebagai penyeimbang sosial dengan mengedepankan pendekatan hukum dan institusional, bukan tindakan provokatif.
“Aliansi Madura Indonesia hadir sebagai penyeimbang. Kami berdiri di jalur hukum, mengawal keadilan, dan memastikan setiap persoalan diselesaikan secara bermartabat,” tegasnya.
Pihaknya menyebutkan, komitmen AMI dalam mengawal isu hukum bukan sekadar pernyataan. Rekam jejak organisasi tersebut menunjukkan keterlibatan aktif dalam berbagai isu strategis nasional, termasuk menjadi narasumber Mabes Polri serta mendorong pengungkapan kasus Ronald Tannur yang sempat menyita perhatian publik.
“Tak hanya itu, kami AMI juga aktif mendukung program Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya dalam upaya pencegahan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Baihaki mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memisahkan secara tegas antara penegakan hukum dan sentimen identitas.
“Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi persatuan dan ketertiban sosial juga wajib dijaga. Jangan sampai narasi yang dibangun justru memecah belah masyarakat,” pungkasnya.
AMI berharap, publik dapat menahan diri dan mempercayakan setiap persoalan kepada mekanisme hukum yang berlaku, tanpa membangun stigma yang berpotensi merusak persaudaraan dan kebinekaan. (REDJAVA****)
