JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP — Aksi tak pantas diduga dilakukan oleh sejumlah pegawai FIF Group Sumenep. Mereka dituding merampas sepeda motor milik warga Kelurahan Pajagalan, Kabupaten Sumenep, di Jalan Diponegoro, Selasa (15/10/2025) sore.
Peristiwa itu sontak memicu kegaduhan publik lantaran terjadi di tengah keramaian, tanpa dasar hukum yang jelas.
Korban mengaku masih trauma. Ia menceritakan bagaimana motor Honda Beat bernopol M 6114 TX yang dikendarainya tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang yang mengaku dari FIF Group. “Saya kaget, tiba-tiba dihentikan di tengah jalan dan motor saya dirampas. Mereka bilang dari FIF. Padahal motor saya ini bukan motor yang dijaminkan di FIF,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, para pegawai itu memaksa dan mengancam akan membawa motor ke kantor perusahaan pembiayaan tersebut. Warga yang melintas sempat berkerumun, menyaksikan aksi yang disebut-sebut mirip perampokan di siang bolong. “Saya sudah bilang ke mereka, ini motor beat, bukan motor yang saya cicil di FIF. Tapi mereka ngotot dan akhirnya motor saya dibawa,” lanjut korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Warga sekitar turut mengecam tindakan itu. Mereka menilai pegawai perusahaan pembiayaan seharusnya paham batas hukum dalam menjalankan tugas penagihan, bukan bertindak seperti aparat.
Tindakan semacam itu jelas bertentangan dengan regulasi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, penarikan kendaraan bermotor hanya boleh dilakukan oleh petugas bersertifikat dan terhadap kendaraan yang benar-benar menjadi objek jaminan fidusia.
Selain itu, penarikan wajib dilengkapi surat kuasa resmi dari perusahaan pembiayaan dan dokumen sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
Jika kendaraan yang ditarik bukan merupakan objek jaminan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan perampasan, yang diancam pidana sesuai Pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau Pasal 365 KUHP tentang perampokan.
Pakar hukum perdata Sumenep, Muhammad Rofiq, S.H., M.H., menegaskan bahwa praktik penarikan kendaraan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran pidana. “Debt collector bukan penegak hukum. Jika kendaraan yang diambil bukan bagian dari jaminan atau tanpa dasar perjanjian fidusia, maka itu murni perampasan. Bisa dipidana,” ujarnya menegaskan.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan terhadap para pegawainya. “Perusahaan pembiayaan seharusnya memastikan seluruh petugasnya bersertifikat dan memahami batas hukum. Jangan sampai publik menilai lembaga keuangan bertindak seperti preman,” tambahnya.
Korban kini berusaha mengambil kembali kendaraannya dan tengah mempertimbangkan langkah hukum. Ia berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam terhadap aksi-aksi semena-mena yang mencoreng citra lembaga pembiayaan di daerah. “Saya hanya minta keadilan. Saya tidak pernah menunggak, dan motor itu bukan barang kredit. Tapi kenapa mereka seenaknya merampas? Ini sudah keterlaluan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak FIF Group Sumenep belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi ke kantor cabang di Jalan Trunojoyo belum mendapat tanggapan. (REDJAVA****)
