JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Polemik dugaan pengunduran diri Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar (RSUDMA) Sumenep, dr. Erliyati, kian menyita perhatian publik.
Sorotan tajam muncul dari kalangan advokat, salah satunya Kurniadi, pengacara nyentrik yang dikenal luas dengan julukan “Pengacara Raja Hantu”.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah diskusi terbuka yang berlangsung di Grup WhatsApp Advokat, LSM, dan Wartawan se-Kabupaten Sumenep sebuah forum virtual yang kerap menjadi ruang kritik dan refleksi atas isu-isu strategis di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kurniadi, polemik ini tak bisa dilihat secara sempit. Ia menyebut ada dinamika persaingan di balik gejolak tersebut baik antar rumah sakit maupun di tingkat struktural birokrasi pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar soal mundur atau tidak mundur. Ini soal posisi dan pertarungan eksistensi. RSUDMA dulu dikenal buruk karena salah urus. Banyak dokter menolak bergabung, pelayanan pun sempat terpuruk,” ujarnya, Minggu (27/07/2025).
Namun, kata Kurniadi, semua itu berubah di bawah kepemimpinan dr. Erli. Dalam waktu enam tahun, RSUDMA berhasil naik kelas dari tipe C ke tipe B sebuah capaian yang tak bisa dianggap biasa.
“Kenaikan status itu artinya pelayanan naik kelas. Secara teori bisa sampai 80 persen. Dan ini bukan penilaian asal-asalan, tapi dilakukan oleh lembaga lintas fungsi yang kredibel,” tegasnya.
Sayangnya, lanjut Kurniadi, di tengah capaian besar itu, sang direktur justru menghadapi tekanan psikologis luar biasa.
“Prestasinya bukan diapresiasi, tapi malah dibully. Oleh siapa? Oleh sebagian pihak yang seharusnya ikut mendorong perubahan,” ucapnya lebih lanjut.
Ia pun membela keputusan emosional dr. Erli yang belakangan dikabarkan mengajukan pengunduran diri.
“Kalau lelah, itu manusiawi. Tapi mundur atau tidaknya seorang direktur bukan keputusan pribadi. Itu ada di tangan pejabat yang mengangkat,” katanya.
Terkait hal itu, Kurniadi meyakini Bupati Sumenep tidak akan begitu saja melepas sosok sekuat dr. Erli.
“Figur seperti beliau bukan sekadar menjabat, tapi memang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Ini bukan soal keinginan pribadi, tapi soal kebutuhan institusional. Tidak mudah mencari orang yang tahan dibully, tapi tetap bekerja dengan hati untuk memperbaiki RSUD,” tandasnya. (REDJAVA****)
