JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Viral kabar dugaan bancakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2024 di Kabupaten Sumenep mendorong para aktivis bersuara.
Tak ketinggalan, Ainur Tiktoker juga ikut geram mendengar program pemerintah yang dituding jadi bancakan.
“Biar tak jadi fitnah. Saya berharap penyidik Pidkor Sumenep ikut menyelidiki ke bawah. Berapa sebenarnya yang diterima penerima BSPS dari total Rp 20 juta,” ucap Ainur yang juga dikenal Relawan Ipin dan Upin di Pilkada Sumenep lalu, Jum’at (10/01/2025).
Menurut Ainur untuk membuktikan tudingan bancakan BSPS di Kabupaten Sumenep, tahap awal, perlu dilakukan penyelidikan.
“Penyidik hanya butuh datang ke lokasi penerima BSPS, sesuai SK yang diterbitkan,” ucapnya.
Dari situ, lanjutnya, penyidik bisa menyimpulkan. Apakah tudingan bancakan itu memenuhi dua alat bukti untuk ditingkatkan ke tahapan lanjutan, yaitu penyidikan.
Kata Ainur, dalam hukum, alat bukti ada dua. Bukti fisik dan bukti keterangan.
“Untuk memenuhi unsur dua alat bukti kan mudah. Tinggal lihat fisik BSPS dan pengakuan dari penerima,” kata Ainur menambahkan.
“Sekali lagi itu jika program BSPS di Sumenep mau dilanjutkan ke ranah hukum,” sambung Ainur.
Ainur mendapat informasi untuk program BSPS tahun 2024 di Kabupaten Sumenep sekitar 5 ribu penerima yang tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Sumenep.
Salah satu desa di Kecamatan Bluto mendapat 30 titik lokasi penerima BSPS.
Ainur juga menyesal kenapa data penerima BSPS tak bisa diakses publik.
“Percupa Kementerian PUPR melaunching aplikasi e-BSPS kalau aplikasi itu hanya dijadikan pajangan,” pungkas Ainur geram. (REDJAVA/Ainur****)
