JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hal itu terjawab dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 sebesar 7 persen.
Kenaikan UMK ini ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur dalam Keputusan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024. Tanggal 18 Desember 2024 dan ditetapkan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono.
Dalam ketetapan tersebur UMK Sumenep menjadi Rp. 2.406.551,00, meningkat dari Rp. 2.249.113 pada tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumenep, Heru Santoso, menjelaskan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, inflasi, serta kesejahteraan tenaga kerja di Sumenep,” ujar Heru. Kamis (19/12/2024).
Heru menambahkan bahwa kebijakan ini mencerminkan komitmen Bupati Achmad Fauzi dalam menjaga keseimbangan antara hak pekerja dan keberlanjutan ekonomi daerah.
“Dengan kenaikan UMK ini, kami berharap dapat memberikan dampak positif langsung kepada para pekerja sekaligus mendorong produktivitas dan daya saing,” lanjutnya.
Sementara Bupati Sumenep Achmad Fauzi juga mendukung penuh langkah ini. Ia menilai kenaikan UMK adalah bagian dari upaya mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
Namun, Pemkab menyadari bahwa kebijakan ini mungkin menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk itu, pemerintah berkomitmen memberikan berbagai bentuk dukungan agar sektor UKM tetap tumbuh.
Bupati Fauzi berharap kesejahteraan pekerja semakin meningkat, sektor usaha lebih produktif, dan investasi baru dapat masuk ke daerah.
“Semoga dapat membawa Sumenep ke arah pembangunan ekonomi yang lebih baik dan berkeadilan,” harapnya. (REDJAVA****)
