JAVANETWORK.CO.ID.SUMENEP – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) Dr. dr. Hasto Wardoyo, SpOG memberikan apresiasi atas keberhasilan Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH di dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten ujung timur Pulau Madura.
Hal itu diungkapkan Kepala BKKBN RI saat dirinya dan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, SE MSi bersama rombongan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Program Keluarga Keren Bebas Stunting di Pendopo Agung Keraton Sumenep kemarin, Selasa (18/07/2023).
Dirinya sebagai Kepala BKKBN menilai upaya yang telah dilakukan Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH dapat menjadi contoh bagi kepala daerah yang lainnya di seluruh Indonesia.
“Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sumenep yang dilakukan Bupati Sumenep mencapai 7,4 persen. Ini adalah luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk kepala daerah lainnya di Indonesia,” kata Kepala BKKBN RI, Dr. dr. Hasto Wardoyo, SpOG pada keterangan tertulisnya, Rabu (19/07/2023).
Menurut mantan Bupati Kulon Progo Yogyakarta itu menyebut bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama untuk tercapainya kemajuan bangsa. Oleh karena itulah pencegahan stunting harus menjadi prioritas utama di setiap daerah dan perlu dukungan sinergi dari berbagai pihak.
Sementara itu, sebelumnya Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki program kesehatan yang mengakomodasi seluruh elemen masyarakat. Dengan program Universal Health Coverage (UHC), bayi yang baru lahir saja sudah dilindungi asuransi.
“Dengan adanya program Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Kabupaten Sumenep sengaja memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat bahkan bayi yang baru saja lahir sudah memiliki asuransi,” kata Bupati Sumenep H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH.
Ketua DPC PDI-P Kabupaten Sumenep itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersinergi dalam mencegah angka stunting. Ajakan ini tidak berlaku di Sumenep daratan akan tetap Sumenep kepulauan sehingga kedepan Kabupaten Sumenep bisa bebas dari stunting.
“Pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumenep ini tidak bisa dilakukan oleh satu dinas saja, melainkan membutuhkan komitmen, kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak, mengingat kondisi geografis dan faktor sosial masyarakat yang banyak di Kabupaten Sumenep,” pungkas orang nomer satu di jajaran Pemkab Sumenep itu. (REDJAVA****)
