Burung Kakaktua Jambul Kuning, Harap-Harap Cemas Menanti Realisasi Program Kawasan Ekosistem Esensial

Sejauh mata memandang tampak Desa Masakambing Kecamatan Masalembu Kab. Sumenep

Javanetwork.co.id – Keberadaan Burung Kakaktua Jambul Kuning bisa berakhir seiring dengan terjadi kerusakan lingkungan. Sebagian masyarakat menganggap Kakaktua ini adalah anugerah kerena keberadaannya hanya di Pulau Masakambing Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, yang hanya ada 25 ekor saja di dunia. Namun yang masih menjadi polemik adalah kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai habitat Kakaktua tersebut, serta adanya potensi Kakaktua menjadi hama untuk perkebunan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

Kerusakan lingkungan mungkin bisa dibilang sudah berada di stadium empat. Masyarakat kebanyakan masih bergantung dengan kondisi alam dalam melangsungkan hidupnya. Sehari-hari mereka berkerja sebagai nelayan dan pertanian untuk menghidupi keluarga.

Ironisnya batu karang, hutan mangrove dan pasir terpaksa mereka perjual-belikan untuk bahan dasar rumah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan parahnya lagi tidak sedikit proyek pemerintah yang menggunakan batu karang dan pasir di desa tersebut untuk pembuatan tangkis laut dan dermaga.

Pantai yang masih asri pun harus terkeruk tanpa adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), hal ini sejujurnya dilakukan oleh masyarakat karena terpaksa akibat ketiadaan bahan dasar bagunan sebagai alternatif lain. Warga yang ingin membangun rumah, dan melangsungkan kehidupannya terpaksa harus mengeruk pasir dan mengambil batu karang karena sulitnya akses bahan bangunan.

Kondisi dilematis hingga hari ini belum teratasi, akibatnya habitat Kakaktua terancam punah seiring dengan rusaknya lingkungan.
mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, barang siapa yang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup dapat dijerat oleh UU ini.

Dalam Pasal 41 tentang ketentuan pidana menyebutkan barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Di sisi lain, selama ini pemerintah mengabaikan pengelolaan lingkungan hidup yang seakan diskriminatif. Padahal sesuai UU tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 huruf (b) yang menyebutkan ruang lingkup yang menjadi wewenang pemerintah adalah mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam. Harusnya dengan UU ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan Pemerintah Desa Masakambing mengatur agar penambangan pasir, pengambilan batu karang serta pemanfaatan hutan mangrove sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan sebaiknya pemerintah kedepan menerapkan dan tidak berpaling dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai mana yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UU ini.

Sunggguh miris ketika Kakaktua dianggap sebagai hama oleh masyarakat yang semata-mata karena mereka memiliki ketergantungan hidup yang tinggi terhadap alam, disamping adanya potensi krisis lingkungan sebagai habitat Kakaktua. sebagaimana yang sering terjadi, Kakaktua menggunakan perkebunan warga sebagai tempat bertahan hidup karena sumber makanan yang disediakan oleh alam mengalami krisis dan kerusakan yang berkelanjutan.

Seiring dengan isu adanya program pemerintah yang dinamakan program Kawasan Ekonomi Esensial (KEE), maka menjadi awal baru untuk masyarakat dan khususnya dalam pelestarian kembali Kakaktua di desa tersebut. Program ini sudah dipenuhi syarat penetapannya dari BBKSDA Jatim dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk memperoleh pengesahan. Namun yang perlu menjadi cacatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah program yang bagus ini jangan sampai minim pengawasan. Minimnya akses transportasi dan internet akan mempersulit pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi program ini.

Sudah banyak program pemerintah yang sampai di desa tersebut, namun rasanya masih dilakukan dengan kurang maksimal. Misal keberadaan PLN yang masih menuai kontroversi hingga hari ini, karena masyarakat belum menerima penerangan sebagaimana yang dijanjikan pihak PLN.

Pemerintah Desa Masakambing dalam hal ini juga dirasa masih minim kreativitas dalam pembangunan desa. Misal dalam meningkatkan pendapatan desa selama tiga tahun terakhir belum sampai mencapai angka masksimal sementara di desa lain dengan potensi desanya bisa melakukan lebih dari itu. Pemerintah desa belum mempunyai kemandirian selain bergantung pada Bantuan Pemerintah Daerah dan Pusat melalui DD dan ADD. Tercatat PAD 2018 adalah Rp. 2.500.000,-00 PAD 2019 adalah 2.500.000,-00 dan di PAD 2020 adalah nihil.

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang minim tersebut perlu menjadi evaluasi bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Derah Sumenep dalam menjalankan program Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) di Desa Masakambing. Tentu evaluasi tersebut dalam rangka memaksimalkan segala aspek yang ada seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Nelayan, dan Kelompok Tani, serta Karang Taruna di Desa Tersebut. Sehingga kelestarian lingkungan dan Kakaktua jambul kuning tidak hanya menjadi harapan undang-undang pemerintah, tapi menjadi harapan masyarakat desa setempat bahkan masyarakat dunia untuk mencintai satwa endemik yang merupakan salah satu satwa kebanggaan masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Roni Versal (Mahasiswa UMM Malang Jurusan Civic Hukum Asal Desa Masakambing Kecamatan Masalembu Sumenep)

Bagikan di sini!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*