Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor: Kasatlantas Polres Sumenep, Imbau Kepada Masyarakat Untuk Mamfaatkan Program ini

Kasatlantas Polres Sumenep AKP Deddy Eka Apriyanto, SH

Javanetwork.co.id, Sumenep – Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, kini kembali mengumumkan kebijakan pemutihan denda atau sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama bulan September 2020.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kasatlantas Polres Sumenep, AKP Deddy Eka Aprianto, SH, pemutihan (penghapusan denda) pajak kali ini juga berlaku dalam bentuk pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya. Kebijakan tersebut berlaku sejak tanggal 1 September hingga 28 November 2020.

“Bagi yang terlambat bayar pajak 1 atau 2 tahun, mereka cukup membayar pokok pajaknya saja. Tidak di kenakan denda administrasi karena keterlambatan bayar,” jelas AKP Deddy saat ditemui media ini di ruangnya, Kamis (3/9/2020).

Kasatlantas Polres Sumenep, AKP Deddy Eka Apriyanto, SH, mengatakan kepada media Javanetwork.co.id saat ditemui dikantornya, bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya ) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka membantu pemulihan ekonomi masyarakat akibat dari pandemi Covid-19.

“Program ini dari Dispenda berkoordinasi dengan pihak kepolisian, di berlakukan kepada mereka yang terlambat bayar pajak. Jadi, dendanya di bebaskan,” terangnya.

Bahkan, lanjut Deddy menyebutkan, tidak hanya bebas denda pajak tahunan. Menurutnya, program ini juga berlaku untuk balik nama pemilik kendaraan. Mereka cukup hanya membayar biaya pokok saja,” tambahnya.

Lebih lanjut, Deddy mengimbau kepada masyarakat yang sudah telat bayar pajak agar segera memanfaatkan program ini. Sehingga, mereka dapat terbantu mengurangi beban pembayaran.

“Semoga masyarakat dapat memanfaatkan stimulus yang telah diberikan oleh Gubernur Jatim ini guna memenuhi kewajibannya membayar pajak,” harapnya.

Mengingat selama pandemi Covid-19, menurut AKP Deddy, Pemprov Jatim telah mengeluarkan kebijakan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB sejak 3 April 2020 lalu.

Adapun syarat membayar pajak kendaraan, tambah Deddy, mereka cukup bawa kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dan notice pajak kendaraan. Bahkan, pembayaran juga dapat dilakukan ditempat yang telah ditentukan.

“Seperti Bank Jatim, Indomart, Alfamart. Dan bagi yang hendak membayar pajak bisa langsung datang ke Kantor Samsat, dengan membawa E-KTP dan notice pajaknya,” tukasnya.(Sen/Arm)

Bagikan di sini!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*