Istri Sekdes Terima Bansos PKH, Kadinsos Sumenep, Seharusnya Mengundurkan Diri 

Kepala Dinas Sosial Sumenep, Moh. H. Iksan (foto. Javanetwork)

Javanetwork.co.id, Sumenep – Persoalan istri Sekdes Pakondang yang ditengarai ikut menikmati bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) masih terus menjadi sorotan.

Setelah sebelumnya Camat Rubaru dan Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Sumenep yang menyarankan mundur, kali ini Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Sumenep yang menyarankan untuk demikian.

“Kalau menurut saya jika istri perangkat desa itu sudah dianggap mampu seharusnya mengundurkan diri. Karena masih banyak orang miskin yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan PKH,” terang Kadinsos Sumenep, Moh. Iksan, Senin (06/07/2020).

Menurut Moh Iksan, apabila oknom tersebut tetap ngotot, dalam arti tetap tidak mau mengundurkan diri secara pribadi, maka pihak desa bisa melakukan usulan pengajuan kepesertaan KPM dengan cara memberikan surat keterangan mampu.

“Jika KPM PKH tidak mau secara sadar mengundurkan diri, bisa melalui surat keterangan mampu dari kades,” ungkapnya.

“Dan apabila Kades tidak bersedia memberikan keterangan, langkah terakhir adalah melalui musyawarah desa (Musdes). Gak bisa melalui Musdes, baru akan kami lanjutkan dengan pemutakhiran data,” tambahnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya disebutakan bahwa ada salah satu kelurga perangkat desa Pakondang dalam hal ini istri sekdes yang diduga menerima bantuan PKH. Dugaan tersebut dikuatkan dengan pernyataan salah satu pendamping PKH diwilayah tersebut.

“Iya betul mas, itu memang ada di Desa Pakondang,” kata Santi, saat dihubungi melalui sambungan telfonnya pada Kamis (18/6).

Menurut Santi, KMP PKH yang merupakan istri Sekdes tersebut sudah menerima bantuan sebelum suaminya menjabat sebagai Sekdes.

“Itu sudah dari dulu sebelum suaminya menjabat jadi Sekdes,” terangnya.

Namun yang kami sayangkan, lanjut Santi sampai hari ini istri Sekdes tersebut masih berstatus sebagai penerima PKH meski telah beberapa kali diperingatkan oleh pendamping PKH hingga dilakukan pendekatan.

“Saya sudah melaporkan ke korcam suruh terus dilakukan pendekatan, tapi yang bersangkutan masih belum sadar merasa dirinya belum mampu,” jelasnya

Untuk sekedar diketahui, PKH merupakan salah satu program pemerintah pusat yang di peruntukkan kepada kelurga miskin.

Jika ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memanipulasi data atau pura-pura miskin pemerintah pusat telah menyiapkan sangsi yang cukup berat lewat undang-undang yang telah ditetapkanya.

Salah satu undang-undang yang mengatur terkait sangsi tersebut ialah pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Kemudian diatur pula pidana dalam pasal 43, dimana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.(Yas/Nuri)

Bagikan di sini!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*