Besaran Anggaran dan Program Tak Sejalan, Dinas Koperasi Sumenep di Demo Sejumlah Pemuda

Sejumlah Pemuda, Gerakan Adil Makmur, demo kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep

Javanetwork.co.id, Sumenep – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Adil Makmur, demo kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, karena mereka menganggap besar anggaran dengan program yang dijalankan tidak sejalan dan tidak berdampak signifikan, Kamis (03/10/2019).

Koordinator Aksi, Salamet Readi menyatakan pengangguran dan kemiskinan sering menjadi perbincangan public dan menjadi masalah paling vital di setiap daerah, apalagi di Kabupaten Sumenep tingginya angka pengangguran yang menyebabkan angka ketergantungan semakin tinggi menjadi persoalan utama kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, Sumenep sebagai kota kabupaten yang dikenal dengan wisatanya dan kekayaan alam yang melimpah ternyata belum bisa menekan angka penganggguran yang sangat tinggi sehingga pada akhirnya menjadi penyebab semakin tingginya tingkat urbanisasi dan berbagai permasalahan lainnya sebagai akibat tidak tercapainya kesejahteraan.

Ditegaskan juga, hal itu menjadi persoalan bagi masyarakat Sumenep, baik dari persoalan SDM, Kreativitas, system pemerintahan dan perundang-undangan dan Iain sebagainya.

“Sejak tahun 2016 pemerintah kabupaten Sumenep lewat Dinas Koperasi menjalankan program penekanan pengangguran tersebut. Program yang dimaksud adalah Wirausaha Muda yang tergabung dalam Pusat Inkubator Wirausaha Sumenep
(PIWS),” tegasnya.

“Dimana itu yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi kabupaten Sumenep mengadakan pelatihan kewirausahaan dengan target mencetak 1.000 Wirausahawan Muda setiap tahun,” jelasnya.

Dia menganggap dengan anggaran yang cukup besar, harusnya program yang dijalankan dapat menekan angka pengangguran di Sumenep secara signiflkan. Namun fakta dan realita dilapangan berkata lain, sesuai data Badan Pusat Statistik Sumenep menunjukkan bahwa angka pengangguran tidak mengalami banyak perubahan.

“Tahun 2014 pengangguran berada di angka 6.315 jiwa, 2015 mencapai 12.256 jiwa, 2017 di angka 11.554 jiwa dan di tahun 2018 yang berada pada angka 11.067 jiwa, ini tentu menjadi persoalan karna anggaran yang begitu besar dengan target 1.000 wirausahawan muda tidak manpu menekan angka 50%,” terangnya.

Disamping itu, peserta aksi juga menuding proses rekrutmen yang tidak tepat sasaran, kurikulum dan manajemen yang tidak jelas, pengembangan dan pendampingan pasca pelatihan yang tidak jelas.

“Bahkan bentuk pelatihan yang korporasi, dan system serta elemen terkait yang tidak kompeten adalah masalah yang paling utama penyebab masalah-masalah lain di atas,” terangnya pula.

Adapun beberapa point yang menjadi tuntutan peserta aksi tersebut, yang bagaimana untuk kemudian dapat dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban yang dijalankan oleh pihak terkait, diantaranya.

1. Mempublis 3.000 (1.000 x 3 tahun) Wirausahawan muda alumni program pelatihan PIWS tahun 2016-2018.

2. Membenahi kurikulum dan manajemen program Wirausahawan muda.

3. Memperbaiki pengembangan dan pendampingan terhadap alumni program wirausahawan muda, baik dalam hal produksi ataupun olahan.

4. PIWS tidak membentuk korporasi (kumpulan pekerja) tapi membentuk wirausahawan mandiri.

5. Evaluasi program wirausahawan muda secara total (pendamping, intruktur, sistem dan lain sebagainya) dan yang selanjutnya.

6. Proses rekrutmen dilakukan pada pengangguran yang masuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS).(PM/YAS)

Bagikan di sini!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*