Badan Kredit Desa (BKD): Pemkab Jember dan OJK Berupaya Merubah BKD Menjadi LKM

Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR saat melakukan sosialisasi

Javanetwork.co.id, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengubah Badan Kredit Desa (BKD) menjadi lembaga keuangan formil, (29/8).

Perubahan tersebut, di sosialisasikan dan dihadiri oleh pengurus Badan Kredit Desa (BKD) yang masih aktif maupun yang tidak aktif. Kegiatan tersebut Yang berlangsung di Aula PB Soedirman Pemkab Jember.

“Kita harus segera melakukan penyelesaian transformasi Badan Kredit Desa (BKD) menjadi lembaga keuangan yang formil,” kata Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR, Kamis (29/8/2019).

Untuk mengubahnya, selanjutnya Bupati Faida mendorong terhadap Pemerintah Desa untuk menggelar musyawarah desa, guna mengubah status BKD menjadi lembaga keuangan formil.

“Melakukan upaya perubahan aset yang dimiliki BKD menjadi milik pemerintah desa sepenuhnya. Pada awalnya 60 persen milik desa dan 40 persen milik pengelola,” terangnya.

Bupati Faida menjelaskan, dari sekian jumlah BKD yang ada di Kabupaten Jember mengalami penurunan, baik aset maupun kreditnya.”Bahkan mayoritas dalam keadaan merugi.

“Tentu, dalam hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekitar ada 53 BKD yang sudah memiliki aset tanah,” jelasnya.

Selain itu, Sosialisasi yang digelar juga untuk mengarahkan pada bentuk lembaga baru BKD. Diharapkan bisa terbentuk PT yang menaungi seluruh BKD ini.

Jumlah BKD di Kabupaten jember sebanyak 208. Semuanya mempunyai tenggat waktu untuk berubah pada akhir tahun ini.

Ada pilihan bagi pengurus BKD untuk berubah, yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BUMDes, atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM). “Saat inilah harus menyelesaikan status aset BKD dengan jelas dan badan hukumnya,” jelas Bupati.

Kepala OJK Jember Azilsyah Noerdin, menyampaikan, proses transformasi ini memang harus diselesaikan akhir tahun.

“Karena jatah waktunya sudah diberikan sejak tahun 2016. Jadi sejak 2016 itu sebenarnya BKD ini sudah membuat rencana pindah berubah menjadi apa,” katanya.

Sehingga dalam perjalanannya, lanjut Azilsyah, ditemukan sebuah kendala. Sehingga, sekarang ini Bupati mendukung penuh untuk menyelesaikan transformasi ini.

Pengawasan dari OJK sendiri, BKD di Jember akan menjadi Lembaga Keuangan Mikro. Maka, lanjutnya, pengawasan yang diberikan sama seperti lembaga keuangan lainnya.

“Kita akan lakukan pengawasan rutin, meminta laporan secara berkala, kemudian nanti juga setiap tahun akan dilakukan pemeriksaan,” tutupnya.(f2/Izza/Rah)

Bagikan di sini!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*